Sekretariat :
Gading Bukit Indah E/7.
Jl. Bukit Gading Permai, Jakarta Utara Telp. 021-4532506,
Fax 021-45840452 Email : sekretariat@ama-indonesia.org

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
(AMA-INDONESIA)

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya, hakekat dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya.
Bahwa masyarakat manajemen Indonesia adalah pelaku dalam pembangunan dan sekaligus sasaran dalam pembangunan Indonesia.
Bahwa masyarakat manajemen Indonesia yang sadar akan tuntutan pembangunan akan senantiasa mengembangkan ilmu dan ketrampilan manajemen serta memiliki etika dan moral yang luhur.
Sadar akan tuntutan pembangunan tersebut serta peran sebagai pelaku pembangunan dan sekaligus sasaran pembangunan itu sendiri, maka kami masyarakat manajemen Indonesia dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, bersepakat untuk membentuk satu perhimpunan profesional yang berasaskan Pancasila dengan nama :

ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
( AMA- INDONESIA )

BAB I
UMUM

Pasal 1
Perhimpunan ini bernama ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA disingkat AMA- INDONESIA.

Pasal 2
AMA-INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara dan mendirikan cabang-cabangnya di seluruh wilayah Indonesia dan di Luar Negeri.

Pasal 3
AMA-INDONESIA didirikan pada tanggal 1 Oktober 1989 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
AMA-INDONESIA memiliki Logo, Moto, dan Panji seperti yang diuraikan dalam lampiran Anggaran Dasar ini.

 

BAB II
A S A S

Pasal 5
Perhimpunan berasaskan Pancasila.

 

BAB III
VISI & MISI

Pasal 6

Visi AMA-Indonesia :
Menjadi organisasi masyarakat manajemen Indonesia yang terkemuka, profesional dan beretika serta mampu berkompetisi di tingkat global.

Misi AMA-Indonesia :

  1. Mengembangkan profesionalisme masyarakat manajemen Indonesia melalui peningkatan kompetensi manajemen dan kewirausahaan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap
  2. Membangun jaringan masyarakat manajemen Indonesia sebagai wahana untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia
  3. Menggalang rasa persahabatan dan kepedulian sosial antar para anggota

 

BAB IV
USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan Misi sesuai Visi tersebut diatas AMA-Indonesia akan melakukan usaha dan kegiatan sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan etika para anggota antara lain melalui :
    1. Ceramah, seminar, simposium, lokakarya, diskusi maupun pendidikan dan pelatihan secara umum
    2. Publikasi di media cetak, media elektronik dan media lainnya.
  2. Menyelenggarakan forum untuk meningkatkan hubungan antar anggota dan antar usaha, melalui :
    1. Pertemuan umum, pertemuan khusus untuk kelompok usaha dan pertemuan antar kelompok usaha
    2. Penyediaan jasa informasi usaha
    3. Penyediaan jasa konsultasi
  3. Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kesejahteraan anggota antara lain melalui
    1. Pengembangan hobi, olahraga, musik, rekreasi dan lain-lain.
    2. Kemudahan dan keringanan dalam perjalanan, berbelanja dan lain-lain kebutuhan anggota.
  4. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan edukatif untuk kepentingan masyarakat luas.
  5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan Pemerintah Indonesia.
  6. Menjalin kerjasama dengan mitra-mitra luar negeri.

 

Pasal 8
Dalam  rangka  menunjang  kualitas  dan  aktivitas  Perhimpunan  agar  berjalan  sesuai dengan  arah  dan  kebijakan perhimpunan,  maka  diperlukan  dibentuk  Dewan  Pakar  yang anggota  dan  kepakarannya  disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan. Adapun  ruang lingkup  Dewan  Pakar  meliputi  :

  1. Kompeten  dibidangnya  meliputi  dari  berbagai  disiplin  ilmu  seperti (Pemasaran, Penjualan, Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Kepemimpinan, Keluarga, Politik, Sosial, Informasi  & Teknologi,  Hukum,  Keamanan,  dll)
  2. Anggota  dewan  pakar  dapat terdiri  dari  para  Praktisi,  Akademisi, Pengusaha, Profesional, Konsultan, Birokrat, Pejabat Negara, dll
  3. Jumlah  Anggota  Dewan  pakar  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan  masing-masing,  dengan  sekurang-kurangnya  dapat  berkontribusi  2  kali  dalam  periode  kepengurusan BPP  baik  dilaksanakan di Pusat  maupun  di  BPC
  4. Aktifitas  dari  dewan  pakar  dapat  memberikan  Ceramah,  Seminar,  Loka karya,  Karya  Tulis  ilmiah, dll  yang pada  intinya disesuaikan  dengan kebutuhan  perhimpunan. 
  5. Karena kepakarannya,  maka  diperlukan apresiasi  untuk  mendapatkan imbal  jasa  yang  besarnya  disesuaikan  dengan  kemampuan  Perhimpunan  BPC  masing-masing  maupun  BPP. 

 

BAB V
K E A N G G O T A A N

Pasal 9
Keanggotaan terdiri atas :

  1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia, yang terlibat dalam fungsi manajemen.
  2. Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap perhimpunan dan atau pengembangan ilmu dan kiat manajemen.
  3. Jenis keanggotaan lainnya akan diatur dalam ketetapan organisasi.

Pasal 10
Hak dan kewajiban Anggota Biasa, Anggota Kehormatan akan diuraikan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perhimpunan.

 

BAB VI
O R G A N I S A S I

Pasal 11

  1. Perhimpunan ini bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya
    1. Semua Badan Pimpinan perhimpunan diangkat melalui pemilihan.
    2. Badan Pimpinan perhimpunan wajib memberitahukan segala aktivitasnya kepada anggota sesuai dengan ketentuan.
    3. Keputusan dari pimpinan lebih tinggi mengikat badan pimpinan di bawahnya serta seluruh anggota.
    4. Disiplin, ketaatan serta etika anggota AMA-Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perhimpunan

2. Perhimpunan dipimpin sesuai AD / ART atas dasar musyawarah dan hikmah kebijakan

Pasal 12
Perangkat Perhimpunan

 

  1. Perangkat Perhimpunan Pengurus Pusat terdiri dari :
    1. MUNAS (Musyawarah Nasional)
    2. BPP (Badan Pengurus Pusat)
    3. DPP (Dewan Pembina Pusat)
    4. DPC (Dewan Perwakilan Cabang)
  2. Perangkat Perhimpunan Pengurus Cabang terdiri dari :
    1. MUSCAB (Musyawarah Cabang )
    2. BPC (Badan Pengurus Cabang)
    3. DPC (Dewan Pembina Cabang )

 

Pasal 13
Wewenang Legislatif

  1. Kedaulatan perhimpunan berada di tangan anggota dan dilakukan melalui Musyawarah Nasional (disingkat: MUNAS) dan Musyawarah Cabang (disingkat: MUSCAB)
  2. MUNAS memiliki wewenang legislatif tertinggi di dalam perhimpunan.
  3. MUSCAB memiliki wewenang legislatif tertinggi di tingkat Cabang.

Pasal 14
Wewenang Eksekutif

  1. BPP  memegang wewenang eksekutif tertinggi di seluruh perhimpunan.
  2. BPC  memegang wewenang eksekutif tertinggi di tingkat Cabang.

 

 

 

Pasal 15
Dewan Pembina Pusat
Dewan Pembina Pusat adalah Badan Pembina yang mempunyai hak dan berkewajiban untuk :

  1. Memupuk dan membina semangat kerjasama dan saling asah-asih-asuh di lingkungan manajemen Indonesia, demi tegaknya kehormatan dan kemurnian profesi dan etika masyarakat manajemen Indonesia.
  2. Dewan Pembina Pusat berwenang untuk memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk baik diminta atau tidak diminta kepada setiap anggota Badan Pengurus baik di tingkat Pusat maupun Cabang.
  3. Dewan Pembina Pusat ditetapkan, diangkat dan disahkan oleh rapat pleno Badan     

Pengurus Pusat.

Pasal 16
Badan Pengurus Pusat

  1. BPP  terdiri dari sekurang-kurangnya 7 ( tujuh) orang sebagai berikut :
    1. Ketua Umum / President
    2. Ketua Harian / Executive Director
    3. Beberapa Ketua Bidang / Director
    4. dan 1 (satu) orang Ketua Verifikasi

           yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS.

  1. BPP berkedudukan di ibukota negara.
  2. BPP memimpin kegiatan perhimpunan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 17
Hak Badan Pengurus Pusat

  1. BPP berhak menentukan kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan Perhimpunan, baik dalam hubungan ke luar maupun ke dalam, sesuai dengan program yang telah disepakati oleh MUNAS, serta memperhatikan usul-usul dari cabang-cabang.
  2. BPP berhak untuk dan atas nama Perhimpunan, mewakili kepentingan Perhimpunan ke luar maupun ke dalam.
  3. BPP berhak untuk menegur, memberhentikan anggota BPC, serta berkonsultasi dengan Dewan Pembina Cabang dan Dewan Pembina Pusat, apabila yang bersangkutan nyata-nyata melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan. Anggota Pengurus yang diberhentikan, berhak menyampaikan pembelaannya dalam Musyawarah Cabang berikutnya.
  4. BPP berhak untuk menolak atau mensahkan pembentukan cabang-cabang baru perhimpunan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepentingan perhimpunan.

Pasal 18
Kewajiban Badan Pengurus Pusat

  1. BPP berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan RAKORNAS.
  2. BPP berkewajiban untuk senantiasa memajukan dan mengembangkan perhimpunan sesuai Anggaran Dasar perhimpunan.
  3. BPP berkewajiban mewakili perhimpunan dalam beracara di pengadilan.
  1. Apabila dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka Sekjen dan Bendahara secara bersama-sama bertugas untuk mewakili Ketua Umum dan Ketua Harian  sampai diadakan MUNAS atau MUNASLUB.
  2. BPP Berhak dan atau Wajib mengambil alih BPC yang tidak melaksanakan  kewajibannya, setelah BPC mendapatkan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu  dengan  tengat  waktu  untuk melakukan perbaikan  dan atau kewajibannya sebagai  pengurus  3  bulan  kedepan, kecuali kebutuhan mendesak.

 

Pasal 19
Badan Pengurus Cabang

  1. Cabang baru AMA-INDONESIA dapat dibentuk bila sekurang-kurangnya ada 25 (duapuluh lima) calon anggota di wilayah tersebut.
  2. Cabang tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perhimpunan.
  3. Cabang berkewajiban untuk :
    1. Membayar iuran sesuai ketetapan  BPP.
    2. Melaporkan aktivitasnya secara tertulis, setiap 6 (enam) bulan.
  4. Cabang dapat membuat kebijakan-kebijakan di lingkungan Cabang, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pehimpunan.

Pasal 20
Badan Pengurus Cabang AMA-Indonesia

  1. Badan Pengurus Cabang atau BPC terdiri dari sekurang-kurangnya :
    1. Ketua
    2. Ketua Harian atau Wakil Ketua
    3. Sekjen, Bendahara dan beberapa ketua bidang yang semuanya dipilih, diangkat dan disahkan dalam MUSCAB.
  2. Badan Pengurus Cabang melaksanakan program-program serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUSCAB.
  3. Badan Pengurus Cabang atau wakilnya yang ditunjuk berwenang bertindak untuk dan atas nama cabang, dalam forum MUNAS dan RAKORNAS, serta rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh BPP.
  4. Masa jabatan Badan Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun. Terhitung tanggal ditetapkan.

Pasal 21
Dewan Pembina Cabang

  1. Dewan Pembina cabang adalah Badan Pembina yang mempunyai hak dan berkewajiban untuk memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk baik diminta atau tidak diminta kepada setiap Badan Pengurus Cabang.
  2. Dewan Pembina Cabang ditetapkan, diangkat dan disahkan oleh rapat pleno BPC.
  3. Masa jabatan Dewan Pembina Cabang adalah 3 (tiga) tahun.

 

 

Pasal 22
Masa Jabatan
Masa jabatan Ketua Umum BPP maupun Ketua BPC setempat tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali keadaan mendesak  dan persetujuan MUNAS  atau  MUNASLUB

Pasal 23
Pergantian Antar Waktu
Jika anggota pengurus berhalangan tetap, maka diadakan pergantian antar waktu melalui rapat pleno BPP atau rapat pleno BPC.

 

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 24
M U N A S

  1. MUNAS diselenggarakan tiap 4 (empat) tahun dan dihadiri oleh BPP dan seluruh utusan BPC AMA-INDONESIA.
  2. Tempat penyelenggaraan MUNAS ditentukan oleh MUNAS sebelumnya.
  3. Dalam setiap MUNAS dibentuk Presidium untuk memimpin jalannya MUNAS, yang bertindak selaku Badan Pimpinan Pusat selama MUNAS berlangsung.
  4. MUNAS dihadiri oleh seluruh anggota perhimpunan, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pembina Cabang serta para undangan dari panitia pelaksana MUNAS.
  5. MUNAS dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah Cabang ditambah satu Cabang.
  6. Keputusan dalam MUNAS dilakukan atas dasar Musyawarah dan Hikmah kebijaksanaan.

Apabila permusyawaratan untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh duapertiga dari jumlah suara yang diwakili dengan sah.

  1. Setiap 25 (duapuluh lima) anggota reguler berhak mengeluarkan 1 (satu ) suara dengan maksimum 6 (enam) suara untuk setiap Cabang.
  2. Apabila keadaan menghendaki dapat diselenggarakan Munas Luar biasa ( MUNASLUB) atas permintaan RAKORNAS, Dewan Pembina Pusat dan Badan Pengurus Pusat atau setengah dari jumlah cabang ditambah satu cabang.
  3. Apabila dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah permohonan cabang-cabang, Badan Pengurus Pusat gagal untuk menyelenggarakan MUNASLUB, maka Cabang yang memperoleh dukungan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang ditambah satu cabang yang ada berwenang untuk menyelenggarakan MUNASLUB tersebut.
  4. MUNAS berwenang untuk :
    1. Mensahkan, menerima atau menolak  pertanggungjawaban BPP.
    2. Menetapkan program perhimpunan untuk masa 4 (empat) tahun baik melalui atau tidak melalui tim formatur serta kebijakan perhimpunan.
    3. Memberhentikan  BPP lama dan  memilih  BPP baru.
    4. Menyempurnakan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.

Pasal 25
R A K O R N A S

  1. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode BPP.
  2. RAKORNAS dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah cabang ditambah satu cabang.
  3. RAKORNAS berkewajiban untuk :
    1. Menetapkan pedoman-pedoman bagi Pusat yang belum ditetapkan oleh MUNAS.
    2. Melaksanakan tugas pengawasan legislatif yang perlu dan belum dilaksanakan oleh MUNAS.
    3. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berskala  Nasional.
    4. Mendengarkan laporan-laporan pengurus cabang, untuk memperoleh masukan  dalam upaya mengembangkan kegiatan perhimpunan.
    5. Memecahkan masalah-masalah di bidang pelaksanaan program-program, baik di tingkat Pusat maupun Cabang.
    6. Mempersiapkan materi-materi untuk dibahas dalam MUNAS.
  4. Keputusan dalam RAKORNAS dilakukan atas dasar musyawarah dan hikmah kebijakan. Apabila permusyawaratan untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh setengah dari jumlah Cabang ditambah satu Cabang dari jumlah suara yang diwakili dengan sah.

Pasal 26
M U S C A B

  1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) diselenggarakan tiap tiga tahun sekali dan dihadiri oleh utusan Badan Pengurus Pusat, Dewan Pembina Cabang, Badan Pengurus Cabang dan anggota cabang.
  2. MUSCAB dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu anggota Cabang.
  3. Keputusan MUSCAB dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, namun apabila permufakatan tidak dapat dicapai maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh ½ (setengah) jumlah anggota ditambah satu anggota cabang.
  4. MUSCAB berwenang untuk :
    1. Mensahkan, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BPC.
    2. Menetapkan program perhimpunan untuk masa 3 tahun baik melalui atau tidak melalui tim formatur serta kebijakan perhimpunan.
    3. Memberhentikan BPC lama dan memilih BPC baru.
  1. Apabila keadaan menghendaki dapat dilaksanakan Muscab Luarbiasa (MUSCABLUB) atas permintaan tertulis dari :

Rapat pleno BPC dan atau ½ (setengah) ditambah 1 (satu) anggota dari jumlah anggota cabang dan mendapatkan persetujuan tertulis dari BPP.

 

Pasal 27
Rapat Pleno

  1. Rapat Pleno diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan BPP atau BPC, yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota Dewan Pembina.
  2. Rapat Pleno diselenggarakan guna mengambil dan menetapkan kebijakan serta program yang belum ditetapkan dan disahkan di dalam MUNAS, RAKORNAS, maupun MUSCAB dan tidak bertentangan dengan AD dan ART.

BAB VIII
HARTA DAN KEKAYAAN

Pasal 28
Sumber Keuangan BPP

  1. Keuangan Badan Pengurus Pusat diperoleh dari :
    1. Iuran Cabang;
    2. Sumbangan-sumbangan yang tidak  mengikat;
    3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan serta tidak bertentangan dengan hukum.
  1. Besarnya uang iuran Cabang ditetapkan oleh BPP

Pasal 29
Sumber Keuangan BPC

  1. Keuangan Badan Pengurus Cabang diperoleh dari :
    1. Uang Pangkal  Anggota
    2. Iuran Anggota
    3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan perhimpunan serta tidak bertentangan dengan hukum
    4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  1. Uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam Rapat Pleno BPC AMA-INDONESIA.

Pasal 30
Anggaran Keuangan Perhimpunan.
BPP dan BPC wajib melaksanakan prinsip-prinsip anggaran belanja yang efektif dan efisien, untuk itu perlu dibentuk tim Audit Internal/Eksternal yang dibentuk oleh Rapat Pleno.

Pasal 31
Tim Verifikasi

  1. Untuk mempertanggung-jawabkan penggunaan uang perhimpunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang, perlu dibentuk Tim Verifikasi.
  1. Tim Verifikasi Cabang dibentuk oleh Panitia penyelenggara MUSCAB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum diselenggarakannya MUSCAB.

3. Tim Verifikasi Pusat dibentuk oleh Panitia penyelenggara MUNAS selambat- lambatnya 1 bulan sebelum diselenggarakannya MUNAS.
4  Tim Vertifikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada :

    1. MUSCAB untuk Tim Verifikasi Cabang.
    2. MUNAS untuk Tim Verifikasi Pusat.

 

BAB IX
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
Penyempurnaan dan perubahan AD dan ART perhimpunan ditetapkan dalam MUNAS

 

BAB X
P E N U T U P
Pasal 34

  1. Pembubaran perhimpunan hanya dapat dilakukan melalui MUNAS yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
  2. Dalam hal terjadi pembubaran, maka semua kekayaan dan harta perhimpunan diserahkan pada Badan yang ditunjuk oleh MUNAS.
  3. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1989 di Jakarta dan direvisi pada tanggal 18 Januari 2002 di Jakarta.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
(AMA - INDONESIA)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota Biasa

  1. Anggota Biasa diperoleh atas rekomendasi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota cabang ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA (AMA-INDONESIA)
  1. Calon Anggota Biasa mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota dan menanda-tangani bersama dengan yang memberi rekomendasi.
  2. Badan Pengurus Cabang (disingkat BPC) akan memberikan keputusan mengenai permohonan dan status dari calon Anggota Biasa tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

 

 

 

Pasal 2
Anggota Kehormatan

  1. Anggota Kehormatan terdiri dari :
    1. Anggota Kehormatan Cabang
    2. Anggota Kehormatan Pusat
  2. Anggota Kehormatan Cabang
    1. Anggota Kehormatan Cabang dapat diusulkan oleh anggota perhimpunan kepada BPC
    2. Usulan tersebut mencantumkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMA-INDONESIA.
    3. Rapat Pleno BPC akan membahas dan menetapkannya bersama dengan Dewan Pembina Cabang AMA-INDONESIA, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan.
  3. Anggota Kehormatan Pusat.
    1. Anggota Kehormatan Pusat dapat diusulkan oleh Badan Pengurus Pusat (disingkat BPP ) dan atau setiap BPC.
    2. Usulan tersebut mencantumkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    3. Rapat Pleno BPP akan membahas dan menetapkannya bersama-sama dengan Dewan Pembina Pusat AMA-INDONESIA, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan.

Pasal 3
Kewajiban Anggota Biasa

  1. Menyatakan persetujuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Membayar uang pangkal dan iuran bulanan.
  3. Menjaga dan membela nama baik perhimpunan.
  4. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan pembinaan anggota yang diselenggarakan oleh perhimpunan.
  5. Memperteguh kesetiakawanan antar anggota.
  6. Mentaati peraturan dan ketentuan perhimpunan yang berlaku.
  7. Memberitahu Sekretariat Perhimpunan pada kesempatan pertama, setiap kali terjadi perubahan data pribadi atau status, antara lain perubahan jabatan, pindah perusahaan, perubahan alamat dan lain-lain.

Pasal 4
Kewajiban Anggota Kehormatan

  1. Menyatakan persetujuan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Menjaga dan membela nama baik perhimpunan.
  3. Memperteguh kesetiakawanan antar anggota.
  4. Mentaati peraturan dan ketentuan perhimpunan yang berlaku.
  5. Dapat  mendukung  dalam  hal  sumber Pendanaan  demi  kelancatran  perhimpunan  

 

 

Pasal 5
Hak Anggota Biasa

  1. Menghadiri Musyawarah Cabang, memiliki hak suara dan berbicara, serta memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus Cabang atau Pembina Cabang, sesuai ketentuan dan tata tertib yang  berlaku.
  2. Menghadiri semua kegiatan perhimpunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menyampaikan usul dan meminta keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada BPC , demi kemajuan perhimpunan.
  4. Memiliki hak membela diri dan dibela dalam hal terkena sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh BPC.

Pasal 6
Hak Anggota Kehormatan
1. Anggota Kehormatan Pusat

    1. Memiliki hak untuk menyampaikan usul dan saran baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pembina Pusat dan BPP.
    2. Menghadiri semua kegiatan yang diselenggarakan perhimpunan.
    3. Dapat ditunjuk sebagai anggota tim atau komisi-komisi yang dibentuk  oleh BPP.

    2. Anggota Kehormatan Cabang
a. Memiliki hak untuk menyampaikan usul dan saran baik lisan maupun  tertulis kepada Dewan Pembina Cabang dan BPC.

  1. Menghadiri semua kegiatan yang diselenggarakan perhimpunan.
  2. Dapat ditunjuk sebagai anggota tim atau komisi-komisi yang dibentuk oleh BPC.

Pasal 7
Kepindahan Anggota

  1. Anggota Biasa yang akan pindah ke kota lain, diwajibkan meminta rekomendasi dari BPC asal, untuk dipergunakan sebagai pengantar ke BPC yang dituju guna tetap mendapatkan status keanggotaan.
  2. Anggota Kehormatan Cabang yang pindah ke kota lain, status keanggotaannya gugur.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan

  1. Anggota Biasa :
    1. Anggota Biasa dapat mengakhiri keanggotaannya dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada BPC setempat.
    2. Anggota Biasa dapat dibatalkan keanggotaannya oleh BPC apabila :
      1. Terbukti melakukan tindak / pelanggaran pidana.
      2. Tidak mematuhi AD & ART, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.
      3. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
      4. Meninggal dunia.
    3. Anggota Biasa yang berakhir keanggotaannya, wajib menyerahkan kembali kartu anggotanya kepada Sekretariat.
  1. Anggota Kehormatan :
    1. Anggota Kehormatan dapat mengakhiri keanggotaannya dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada BPC bagi Anggota Kehormatan Cabang atau BPP bagi Anggota Kehormatan Pusat.
    2. Status Anggota Kehormatan Cabang dapat dibatalkan oleh BPC dan Anggota Kehormatan Pusat dapat dibatalkan oleh BPP apabila :
      1. Tidak dapat lagi menjunjung tinggi hak dan kehormatan yang telah diberikan oleh AMA-INDONESIA.
      2. Melakukan perbuatan / tindakan yang bertentangan dengan dasar  dan tujuan perhimpunan sebagai tercantum di dalam AD & ART.
      3. Terbukti melakukan tindak / pelanggaran pidana.
      4. Meninggal dunia.
    3. Anggota Kehormatan yang berakhir keanggotaannya, wajib menyerahkan kembali kartu anggotanya kepada Sekretariat.

 

Pasal 9
Kartu Anggota

  1. Kartu Anggota adalah bukti keanggotaan yang sah, yang dimiliki oleh setiap anggota.
  2. Kartu Anggota tidak dibenarkan untuk dipinjamkan atau diberikan kepada pihak lain, dengan alasan dan untuk kepentingan apapun.
  3. Penerbitan Kartu Anggota ukuran, desain, dan nomor kode cabang sesuai dengan kebijakan  yang ditetapkan oleh BPP.

 

Pasal 10
Disiplin Anggota

  1. Anggota yang melanggar ketentuan AD & ART dapat dikenai sanksi perhimpunan sebagai berikut :
    1. Peringatan Tertulis.
      1. Jika anggota yang bersangkutan telah mendapatkan peringatan lisan.
      2. Jika anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran ringan.
    2. Dibatalkan Keanggotaannya.
      1. Jika anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat.
  2. Semua sanksi perhimpunan yang diambil oleh BPC harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Cabang, dan dilaporkan secara tertulis kepada BPP.
  3. Terhadap sanksi pembatalan keanggotaan, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di dalam MUSCAB, atau naik banding ke jenjang kepengurusan yang lebih tinggi.

 

 

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 11
Dewan Pembina Pusat

  1. Dewan Pembina Pusat AMA-INDONESIA, terdiri dari unsur mantan BPP dan anggota yang ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Pleno BPP.
  2. Anggota Dewan Pembina Pusat tidak diperkenankan menjabat rangkap sebagai anggota BPP, Dewan Pembina Cabang, BPC dan pengurus perhimpunan yang sejenis.
  3. Dewan Pembina Pusat adalah badan pembina tertinggi, oleh karenanya memiliki hak untuk menghadiri Rapat Pleno BPP, RAKORNAS dan MUNAS.
  4. Masa jabatan Dewan Pembina Pusat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa kepengurusan BPP.

Pasal 12
Badan Pengurus Pusat

  1. BPP AMA-INDONESIA adalah pemegang wewenang eksekutif tertinggi diseluruh perhimpunan dan membawahi seluruh BPC AMA-INDONESIA.
  2. Anggota BPP tidak diperkenankan menjabat rangkap sebagai anggota BPC dan pengurus perhimpunan sejenis.
  3. Anggota BPP dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pembina Cabang.

Pasal 13
Hak dan Kewajiban BPP

  1. BPP memimpin perhimpunan di dalam dan di luar negeri, menetapkan peraturan-peraturan perhimpunan, memberi petunjuk dan bimbingan kepada BPC, merumuskan struktur kepengurusan dan tata kerja perhimpunan, membentuk badan, lembaga, komisi, tim apabila diperlukan, sejauh tidak bertentangan dengan AD & ART.
  2. BPP bertugas untuk :
    1. Melaksanakan hasil keputusan MUNAS, RAKORNAS, dan Rapat Pleno BPP.
    2. Melaksanakan upaya-upaya untuk menyempurnakan kepengurusan di tingkat Pusat.
    3. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam MUNAS, RAKORNAS, dan Rapat Pleno BPP.
    4. Memperjuangkan kepentingan profesi anggota.
    5. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan perhimpunan sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri.
    6. Mengupayakan peningkatan pembinaan bidang pendidikan dan kesejahteraan anggota.
    7. Bekerja atas dasar musyawarah untuk memperoleh kemufakatan dengan melaksanakan koordinasi vertikal maupun horizontal.
    8. Menyelenggarakan Rapat Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan kebutuhan perhimpunan.

 

Pasal 14
Tindak Keluar BPP

  1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersama-sama bertindak keluar untuk mewakili kepentingan perhimpunan, dalam masalah-masalah formal. Apabila berhalangan maka dapat diwakilkan kepada 2 (dua) anggota BPP dengan surat kuasa tertulis.
  2. Anggota BPP yang lain berhak bertindak keluar atas nama Perhimpunan dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Rapat Pleno BPP.
  3. Setiap keputusan yang mengikat Perhimpunan, dibahas dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pembina Pusat.

Pasal 15
Dewan Pembina Cabang

  1. Dewan Pembina Cabang terdiri dari unsur Mantan BPC dan Anggota, yang ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Pleno BPC.
  2. Anggota Dewan Pembina Cabang tidak diperkenankan menjabat rangkap sebagai anggota BPC dan pengurus perhimpunan yang sejenis.
  3. Dewan Pembina Cabang memiliki hak untuk menghadiri setiap kegiatan perhimpunan, termasuk Rapat Pleno maupun Musyawarah Cabang.
  4. Masa jabatan Dewan Pembina Cabang adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa kepengurusan BPC.

Pasal 16
Badan Pengurus Cabang
Anggota BPC tidak diperkenankan menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pembina Cabang di cabang lain dan pengurus perhimpunan yang sejenis.

Pasal 17
Hak dan Kewajiban BPC

  1. BPC berhak membuat peraturan pelaksanaan, ketentuan-ketentuan, tatanan dan tata kerja perhimpunan, membentuk komisi dan kelompok kerja untuk melaksanakan program-program yang telah diputuskan dalam MUNAS, RAKORNAS, MUSCAB dan Rapat Pleno BPC sepanjang tidak menyimpang dari AD & ART.
  2. BPC berkewajiban :
    1. Melaksanakan semua ketetapan dan keputusan MUNAS, RAKORNAS, dan MUSCAB.
    2. Melaksanakan upaya-upaya untuk menyempurnakan kepengurusan cabang.
    3. Memperjuangkan kepentingan professional anggota AMA-INDONESIA.
    4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi sejenis baik di dalam maupun di luar negeri, dengan persetujuan BPP.
    5. Mengupayakan peningkatan pembinaan dibidang pendidikan dan kesejahteraan anggota.
    6. Bekerja atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
    7. Menyelenggarakan Rapat Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan sesuai dengan kebutuhan perhimpunan.

Pasal 18
Tindak Keluar BPC

  1. Ketua dan Wakil Ketua secara bersama-sama bertindak keluar untuk mewakili kepentingan perhimpunan di tingkat cabang dalam masalah-masalah formal. Apabila berhalangan maka dengan kuasa tertulis menunjuk 2 (dua) anggota BPC dengan surat kuasa tertulis.
  2. Anggota BPC yang lain berhak bertindak keluar untuk dan atas nama AMA-INDONESIA di tingkat cabang sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Rapat Pleno BPC.
  3. Setiap keputusan yang mengikat perhimpunan di tingkat cabang, dibahas dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pembina Cabang.

Pasal 19
Uang Pangkal dan Iuran

  1. Besarnya uang Pangkal dan Iuran anggota serta tehnis pelaksanaan        pembayarannya diatur dalam Surat Keputusan masing-masing BPC.
  2. Besarnya Iuran BPC kepada BPP AMA-INDONESIA ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional.

Pasal 20
Laporan Aktivitas
Setiap BPC berkewajiban menyampaikan Laporan Aktivitas dan Rencana Kerja secara periodik kepada BPP yang lamanya ditentukan oleh BPP.

 

Pasal 21
MUNAS dan RAKORNAS

  1. BPP membentuk Panitia Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan.
  2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan, BPP memberitahukan perihal akan diselenggarakannya MUNAS atau RAKORNAS kepada seluruh Dewan Pembina Pusat dan BPC.
  3. Sidang MUNAS dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang.
  4. Hak suara dalam RAKORNAS sama seperti  yang  berlaku di dalam MUNAS.

Pasal 22
Musyawarah Cabang

  1. BPC membentuk Panitia Penyelenggara MUSCAB, yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUSCAB diselenggarakan.
  2. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan BPC harus memberitahukan perihal akan diselenggarakannya MUSCAB kepada seluruh anggota cabang, Dewan Pembina Cabang dan BPP.
  3. Sidang-sidang MUSCAB dipimpin oleh seorang atau lebih Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang.
  4. MUSCAB diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Apabila tanpa alasan yang sah MUSCAB tidak terselenggara tepat waktu, maka BPP dapat menyelenggarakan MUSCAB tersebut.
  5. MUSCABLUB (Musyawarah Cabang Luar Biasa) dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota cabang kepada BPC dengan tembusan kepada BPP.  Apabila dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikirimkannya permintaan tersebut BPC belum menyelenggarakan MUSCABLUB, maka BPP berkewajiban menyelenggarakan MUSCABLUB tersebut.

Pasal 23
Rapat Pleno BPP

  1. Rapat Pleno BPP dipimpin oleh Ketua Umum dan bila berhalangan dapat menunjuk salah seorang anggota BPP untuk memimpin Rapat Pleno tersebut.
  2. Rapat Pleno berfungsi untuk :
    1. Mendengarkan, menerima dan membahas laporan anggota BPP dan BPC.
    2. Menetapkan, mensahkan serta mengambil keputusan operasional yang berkaitan dengan BPP dan BPC.
  3. Setiap keputusan yang diambil di dalam Rapat Pleno BPP dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun demikian, bilamana permufakatan tidak dapat tercapai maka keputusan dianggap sah dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 orang jumlah anggota BPP yang hadir.

Pasal 24
Rapat Pleno BPC

  1. Rapat Pleno BPC dipimpin oleh Ketua, dan bila berhalangan Ketua dapat menunjuk salah seorang anggota BPC untuk memimpin Rapat Pleno tersebut.
  2. Rapat Pleno BPC berfungsi untuk :
    1. Mendengarkan dan membahas laporan anggota BPC.
    2. Mensahkan laporan aktivitas dan rencana kerja yang ditujukan kepada BPP.
    3. Menetapkan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional cabang

3.  Setiap keputusan yang diambil di dalam Rapat Pleno BPP dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun demikian, bilamana permufakatan tidak dapat dicapai, maka keputusan dianggap sah dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 orang dari jumlah anggota BPC yang hadir.

Pasal 25
Korum
Bilamana korum  di dalam Anggaran Dasar tidak tercapai, maka MUNAS, MUNASLUB, MUSCAB, MUSCABLUB, RAKORNAS, dan Rapat Pleno Badan Pengurus ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Apabila setelah penundaan korum tetap tidak tercapai, maka MUNAS, MUNASLUB, MUSCAB, MUSCABLUB, RAKORNAS dan Rapat Pleno Badan Pengurus dianggap sah.

 

Pasal 26
Harta dan Kekayaan

  1. Semua harta benda dan kekayaan yang diperoleh karena kegiatan AMA-INDONESIA cabang, sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh BPC, kecuali bilamana AMA-INDONESIA ditingkat cabang dibubarkan, maka akan dikuasai dan dikelola oleh BPP.
  1. Semua harta benda dan kekayaan yang diperoleh karena kegiatan BPP AMA-INDONESIA sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh BPP.

Dalam hal BPP AMA-Indonesia dibubarkan, maka akan ditetapkan dalam MUNASLUB yang diselenggarakan khusus untuk pembubaran.

Pasal 27
Komisi Verifikasi

  1. Untuk kepentingan pertanggung-jawabkan penggunaan keuangan, harta, dan kekayaan perhimpunan dalam setiap MUSCAB dan MUNAS harus dibentuk Tim Verifikasi.
  2. Anggota Tim Verifikasi terdiri dari 3 orang dan terdiri dari sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang Anggota Biasa.
  3. Tim Verifikasi melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno, MUSCAB/MUNAS kecuali ditetapkan lain oleh MUSCAB atau MUNAS.

Pasal 28
Penutup
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga perhimpunan ini, dapat ditetapkan oleh BPP atau BPC dengan persetujuan dari BPP, sejauh tidak bertentangan dengan AD & ART dan dipertanggung-jawabkan dalam MUNAS, MUSCAB atau RAKORNAS yang berikutnya.

 

 

Asosiasi Manajemen Indonesia